SDM Menjadi Tantangan Pengembangan e-Gov di Indonesia
4 December 2012 | 11:30 | Penulis: Eri Kartiadi
Perkembangan e-government di Indonesia masih sebatas institusi memiliki website dan beberapa diantaranya memberikan dokumen pdf untuk di download masyarakat pengguna. Level yang tidak pernah beranjak sejak disuarakannya e-gov di Indonesia diduga karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola sumber teknologi informasi yang ada.
Tony Seno Hartono, National Technology Officer, Microsoft Indonesia, melihat kecenderungan tersebut. Padahal menurutnya pemerintah di Indonesia sangat senang membeli perlengkapan canggih. “Sayangnya SDM yang ada tidak mendukung sehingga tidak tahu bagaimana memanfaatkan teknologi tersebut,” ujarnya saat ditemui pada seminar Menyongsong Indonesia 2025: E-Government Digital Service, di Jakarta.
Oleh karena itu, Menurut Tony, Microsoft sebagai mitra yang mendukung transformasi pemerintah menuju era e-gov telah melakukan pendampingan terhadap teknologi yang dimilikinya. “Terbukti bahwa sesungguhnya SDM Indonesia itu sangat berpotensi tinggi maju dengan teknologi, namun mereka butuh pendampingan. Sekali mereka mengerti maka akan terjadi efek bola salju karena banyak inovasi lahir setelah itu,” tambahnya.
Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia merupakan salah satu cara bagaimana Indonesia mencapai visi Indonesia 2025, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Penerapan TIK yang baik juga menjadi cara monitoring yang efektif dan handal untuk pencapaian tersebut.
Tony Seno melihat bahwa penerapan TIK yang baik adalah dengan penerapan keamanan informasi yang baik, terpercaya dan akurasi, baik di dalam institusi maupun antar institusi. “Data yang ada antar institusi pemerintahan sebenarnya dapat saling terhubung tanpa harus ada rasa takut data rahasia terbuka,” ujarnya.
Donny BU, Executive Director ICT Watch di Indonesia memaparkan bahwa pemerintah Indonesia seharusnya mampu membuat blue-print yang menyambung akan kebutuhan data antar institusi pemerintahan. Sehingga kelak data-data tersebut bisa dianalisa, dikoordinasi dengan fasilitas TIK yang terpadu.
Dengan mengedepankan unsur keamanan, terutama area vital, Microsoft mengusulkan penerapan e-gov di Indonesia adalah dengan arsitektur Private Cloud. Tony Seno menilai pemanfaatan teknologi cloud cocok dengan luasnya geografis negeri ini, meski ia tidak memungkiri adanya kesenjangan infrastruktur jaringan antara kota dan daerah dan hal tersebut menjadi tantangan ke depan.
“TIK dengan arsitektur Private Cloud sangat tepat digunakan untuk pemerintahan, karena memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” jelasnya.
Sementara itu Eko Indrajit, selaku Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer (Aptikom), mengakui adanya kurangnya kuantitas dan kualitas SDM TI di Indonesia. Ia menilai bahwa pemerintah dan khususnya 850 kampus yang menjadi anggota Aptikom, memiliki tanggung jawab untuk melakukan percepatan peningkatan kualitas SDM TI demi menyukseskan visi Indonesia 2025.
“Kalau ada inisiatif proyek TI di daerah yang tidak jalan, maka kampus TI di sekitar lokasi proyek tersebut juga punya andil salah,” pungkasnya.