Mengapa Cross-Border Data Flow Dipermasalahkan Amerika

 Kondisi cross-border data flow (arus data lintas batas) antara Amerika Serikat (USA) dan Indonesia pada April 2025 dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, regulasi, dan dinamika geopolitik. Berikut adalah analisis kondisi berdasarkan tren terkini dan proyeksi logis:

1. Konteks Ekonomi dan Teknologi

• Volume Data: Arus data lintas batas antara AS dan Indonesia sangat signifikan karena peran perusahaan teknologi AS seperti Amazon (AWS), Microsoft, Google, dan Meta dalam menyediakan layanan cloud, perangkat lunak, dan platform digital di Indonesia. Indonesia, dengan ekonomi internet diproyeksikan mencapai USD 146 miliar pada 2025 (menurut laporan Google, Temasek, dan Bain), sangat bergantung pada infrastruktur dan layanan digital dari AS.
• Kebutuhan Bisnis: Perusahaan di kedua negara membutuhkan aliran data yang lancar untuk mendukung e-commerce, analitik data, dan operasi rantai pasok global. Misalnya, platform seperti Amazon dan Shopee (meskipun berbasis di Asia) memanfaatkan teknologi AS untuk memproses transaksi lintas batas.

2. Regulasi di Indonesia

• Kebijakan Data Lokalitas: Indonesia memiliki pendekatan ketat terhadap cross-border data flow. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27/2022, yang berlaku penuh sejak Oktober 2024, mewajibkan transfer data pribadi ke luar negeri memenuhi salah satu dari tiga syarat: (1) negara tujuan memiliki standar perlindungan setara (Adequacy of Protection), (2) adanya pengamanan yang memadai (Appropriate Safeguards), atau (3) persetujuan eksplisit dari subjek data. Hingga April 2025, belum ada daftar resmi negara yang dianggap memenuhi standar "Adequacy of Protection", sehingga perusahaan AS sering kali harus mengandalkan kontrak standar atau persetujuan pengguna, yang memperlambat proses.
• TKDN dan Sektor Keuangan: Peraturan seperti POJK 22 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan aturan Bank Indonesia membatasi transfer data pelanggan sektor keuangan ke luar negeri tanpa izin tertulis, menambah lapisan kompleksitas bagi perusahaan AS seperti PayPal atau Visa.

3. Regulasi di AS

• Kebijakan Baru AS: Pada 28 Februari 2024, Presiden Biden mengeluarkan Executive Order 14117 untuk melindungi data sensitif warga AS dari akses oleh "negara yang menjadi perhatian" (termasuk China, tetapi tidak Indonesia). Departemen Kehakiman AS menerbitkan aturan final pada Oktober 2024, efektif per 8 April 2025, yang melarang atau membatasi transfer data sensitif dalam jumlah besar ke entitas tertentu. Meskipun Indonesia bukan "negara yang menjadi perhatian", perusahaan AS yang beroperasi di Indonesia harus memastikan kepatuhan terhadap aturan ini, terutama jika data mengalir kembali ke AS.
• Pendek ocoratan Global: AS mendorong Data Free Flow with Trust (DFFT) melalui kerangka seperti Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), yang diikuti Indonesia. Namun, pendekatan ini berbenturan dengan kebijakan proteksionis Indonesia.

4. Tantangan dan Hambatan

• Ketegangan Regulasi: Indonesia menekankan kedaulatan data (data sovereignty), sementara AS mengutamakan arus data bebas untuk inovasi ekonomi. Ketidaksesuaian ini menciptakan friksi. Misalnya, kebijakan TKDN untuk produk IT AS (seperti perangkat Apple atau Cisco) dan persyaratan lokalisasi data sering dianggap sebagai hambatan perdagangan oleh AS, bahkan memicu ancaman tarif balasan (reciprocal tariffs) sebagaimana terlihat dalam diskusi di X pada 2025.
• Keamanan dan Privasi: Kedua negara memiliki kekhawatiran keamanan siber. Indonesia ingin data sensitif disimpan lokal untuk akses penegakan hukum, sementara AS khawatir tentang potensi penyalahgunaan data oleh pihak ketiga di luar yurisdiksinya.
• Infrastruktur: Ketergantungan Indonesia pada penyedia cloud AS berbenturan dengan keterbatasan infrastruktur lokal, memaksa kompromi antara efisiensi dan kepatuhan regulasi.

5. Kondisi Terkini (April 2025)

• Kerjasama dan Konflik: Indonesia tergabung dalam IPEF, yang bertujuan memfasilitasi arus data lintas batas, tetapi implementasinya lambat karena perbedaan prioritas. Sentimen di X menunjukkan AS mungkin menekan Indonesia untuk melonggarkan aturan TKDN dan lokalisasi data, sementara Indonesia tetap mempertahankan pendiriannya demi keamanan nasional.
• Dampak Ekonomi: Hambatan cross-border data flow meningkatkan biaya operasional perusahaan AS di Indonesia (misalnya, biaya tambahan untuk pusat data lokal atau kepatuhan hukum). Studi seperti dari ITIF (2017) memperkirakan pembatasan data bisa menurunkan PDB Indonesia hingga 0,5-0,7%, meskipun data spesifik 2025 belum tersedia.
• Solusi Praktis: Banyak perusahaan AS menggunakan Binding Corporate Rules (BCR) atau kontrak standar untuk mematuhi UU PDP Indonesia, sementara investasi seperti pusat data Microsoft di Indonesia membantu menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

Kesimpulan

Kondisi cross-border data flow antara AS dan Indonesia pada April 2025 ditandai oleh ketegangan antara kebijakan proteksionis Indonesia dan pendekatan liberal AS. Arus data tetap signifikan, terutama untuk layanan digital, tetapi dihambat oleh regulasi ketat di kedua sisi. Kolaborasi melalui IPEF dan investasi teknologi menawarkan jalan tengah, namun tanpa harmonisasi regulasi, biaya kepatuhan dan risiko geopolitik akan terus menjadi tantangan. Untuk perkembangan lebih lanjut, pantau laporan resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia atau U.S. Department of Commerce pada 2025.